Pendahuluan
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1992, disebutkan bahwa hubungan kerjasama sister city adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. Hubungan kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan.
Penggunaan skema Sister City lebih sering untuk pembangunan ekonomi antara dua kota yang bekerjasama. Walaupun harus dikompromikan lebih dahulu apa yang di maksud dengan pembangunan ekonomi. Dalam banyak kasus, kompromi terjadi antara pihak berkepentingan dengan pertukaran kegiatan bisnis dengan pihak yang berkepentingan pertukaran pendidikan dan pertukaran kebudayaan. Melalui hubungan kerjasama antar kota sister city diharapkan masyarakat kedua kota akan dapat saling mengenal dan saling membantu tanpa membedakan sistem sosial dan ekonomi dari negara yang bersangkutan.
Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini setidaknya 47 pemerintah kota dari 33 provinsi di Indonesia telah melakukan hubungan kemitraan Sister City. Berbagai kebijakan dan program pun telah dilakukan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah daerah mampu memanfaatkan hubungan ini guna memacu pertumbuhan dan pembangunan daerah. Seperti salah satu contohnya yaitu kerjasama Surabaya dengan Busan
Kerjasama sister city antara Kota Surabaya dengan Kota Busan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Nopember 1994 (di Surabaya) dan tanggal 20 Nopember 2004 (di Busan).Kerjasama ini tertuang dalam beberapa poin-poin:
Dokumen yang ditandatangani: MoU Sister City 10 November 1994
Bidang kerjasama : 1. Pengembangan pelabuhan
2. Perdagangan dan pengembangan ekonomi
3. Pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga
4. Lingkungan hidup dan pengelolaan kota
5. Transportasi dan pariwisata
6. Peningkatan sumber daya
Kegiatan terlaksana di 2006 : Tidak ada
Rencana kegiatan di 2007 : Pembahasan program kerja

Bagi Pemerintah Kota Surabaya, jalinan kerjasama dengan kota-kota lain di dalam negeri maupun di luar negeri dimaksudkan antara lain untuk :
1) Menghadapi globalisasi dan pasar bebas
2) Membantu dalam usaha pembangunan dan pengembangan daerah
3) Mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan daerah dalam dunia internasional
Disamping itu juga, melalui kerjasama sister city ini akan meningkatkan kredibilitas dan aset Pemerintah Kota Surabaya, menambah sharing resources, memperluas cross cultural understanding, memperbesar akses dan potensi dalam membantu masyarakat, meningkatkan popularitas Jawa Timur.
Meski demikian, skema Sister City ini juga menimbulkan beberapa faktor negatif, diantaranya, sering menjadi beban keuangan negara atau daerah, sering menunggu fasilitasi dari pemerintah, muncul ketidaksetaraan, kerjasama kurang seimbang dari aspek modal dasar sehingga menguntungkan salah satu pihak.
Harus disadari bahwa prinsip kerjasama antar daerah kota, adalah harus didasarkan pada beberapa prinsip yang telah dicantumkan dalam PP No. 50 Tahun 2007, pasal 2, yaitu: Efisiensi, efektivitas (keefektifan), sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Evaluasi
Evaluasi program sister city antara Surabaya dan Busan memang diperlukan guna mengetahui apakah program ini masih layak untuk dilanjutkan atau perlu untuk mengdapat kajian lagi. Program sister city antara keduanya juga telah membawahi banyak program di tiap aspek yang berkaitan. Salah satu aspek yang menjadi titip fokus evaluasi ini adalah kerjasama dalam bidang pendidikan
Kerjasama sister city bidang pendidikan antara Surabaya dengan Busan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Evaluasi program sister city antara keduanya menggunakan pendekatan evaluasi dampak. Evaluasi dilakukan untuk melihat berbagai hal:
1. Menentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga
2. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program
3. Mengeksplore akibat yg tidak diperkirakan baik positif maupun negatifnya
4. Permasalahan yang disoroti pd pengaruh program terhadap peserta program dan penyebab perubahan kondisi peserta program
Pendekatan evaluasi dampak terhadap program sister city Surabaya-Busan ini bersumber pada fakta empiris maupun dokumen yang dihimpun, dalam selang waktu kerjasama sister city antara Surabaya-Busan (2004-2011). Pendekatan evaluasi dampak ini untuk mendapatkan hasil kerjasama sister city Surabaya-Busan dalam bidang pendidikan, dengan melihat pada tiga kondisi, yaitu apakah program ini hanya sebatas operasional program, yang kedua apakah pelaksanaan program ini memberikan hasil sesuai tujuan dalam kesepakatan MoU, dan yang ketiga apakah pelaksanaan program ini memberikan hasil yang kemudian dapat menghasilkan kerjasama pada bidang lain.
Evaluasi dampak program ini ditabulasikan dengan berdasar pada tiga kriteria, yaitu efektivitas, dampak, dan sinergi dengan keterdukungan fakta empiris untuk mendukung evaluasi program Sister City Surabaya-Busan.

Simpulan
Berdasarkan pendekatan evaluasi dampak, dapat diperoleh kesimpulan bahwa program sister city Surabaya-Busan hanya mencapai sasaran saja, yaitu terlaksananya operasional program pendidikan, dalam hal ini adalah pertukaran pelajar reguler tiap tahunnya. Hal ini kontras karena tidak diikuti dengan capaian outcome yang diharapkan, yaitu agar program ini mampu memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat terkait perbaikan tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia kota Surabaya maupun kota Busan. Dampak secara langsung juga tidak tercapai, yaitu bagaimana kerjasama dalam bidang pendidikan ini mampu memberikan kemajuan bagi aspek kerjasama lain pada sister city Surabaya-Busan ini.

Rekomendasi
Untuk itu diperlukan rekomendasi yang mampu mengakomodasi simpulan evaluasi program ini, yaitu:
1. Perlu adanya koordinasi antar unit pengelola kerjasama sister city dengan dinas terkait untuk memiliki konsistensi dalam merumuskan program kerja yang diakomodasi dengan peningkatan kemampuan teknis personil
2. Perlu adanya komitmen Pemerintah Kota secara berkelanjutan untuk mendukung kelangsungan kerjasama sister city agar program kegiatan yang dikerjasamakan benar-benar dapat memberikan outcome yang optimal bagi pemerintah kota, masyarakat, dan stakeholder terkait.
3. Peningkatan sosialisasi masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kerjasama sister city melalui melalui media cetak, media elektronik, maupun melalui pameran produk, seni, dan budaya.
4. Perlu dukungan dana secara efisien dalam mendukung operasionalisasi program kerja

Eksistensi pasar, khususnya pasar tradisional, merupakan indikator paling nyata kegiatan ekonomi kemasyarakatan di suatu daerah. Pemerintah harus lebih fokus dan peduli terhadap eksistensi pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik berongkos murah yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat pedagang dan pembeli bertransaksi jual beli, melainkan juga mendukung kelancaran produksi, distribusi hasil pertanian, dan industri kecil yang menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan jaman,perubahan gaya hidup, dan kualitas sarana yang diusung oleh beberapa pihak komersil ritel modern begitu hebat sehingga membuat eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit tenggelam.

Kondisi ini bertentangan, mengingat bahwa sektor pasar tradisional yang sebenarnya memiliki potensi dan kapasitas cukup besar ini, juga menghadapi kompetisi kualitas sarana dan produk dari perkembangan sektor ritel modern. Mengangkat eksistensi pasar tradisional merupakan action sangat penting, mengingat dalam kegiatan pasar modern, terjadi kegiatan jual beli antara masyarakat yang menginginkan kualitas dan ekonomis produk. Hal ini seharusnya diintensifkan dengan kecepatan dalam melakukan inovasi pemasaran guna menarik konsumen yang merupakan kunci sukses di sektor ritel, yang seharusnya juga diimplementasikan pada pasar tradisional agar nilai eksistensi itu tidak pudar

Revitalisasi pasar tradisional dinilai sangat strategis untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah persaingan dengan ritel modern, dan pusat-pusat perbelanjaan yang kian memamabiak di berbagai wilayah perkotaan.

Karenanya, pemerintah melakukan revitalisasi untuk membangkitkan dan menggerakan kembali eksistensinya, sekaligus memoposikan pasar tradisional dengan konsep belanja satu atap yang aman, nyaman, bersih dan ekonomis bagi pembeli maupun pedagangnya.

Berbicara mengenai revitalisasi, Surabaya termasuk salah satu kota di jawa Timur yang paling concern terhadap revitalisasi pasar tradisional. Mulai tahun 2002 hingga 2010, sudah ada delapan pasar yang direvitalisasi total. Revitalisasi ini melibatkan Pemerintah Kota Surabaya juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Total dana yang dialokasikan untuk revitalisasi total mencapai 813,5 miliar rupiah. Program revitalisasi ini antara lain pembangunan fisik pasar tradisional, dengan mengadopsi percontohan pasar bersih, aman, nyaman dan sehat. program revitalisasi selanjutnya adalah membenahi sistem pengelolaan pasar tradisional, mengingat kualitas dari pengelola pasar tradisonal, yaitu PD Surya yang tidak peduli dengan pengembangan dan pembinaan pedagang pasar tradisional. Hal ini terindikasi dari eksisting kualitas sarana pasar tradisional di Surabaya.

Sedikitnya ada 7500 stand baru beserta fasilitas pendukungnya makin melengkapi pasar-pasar yang sudah berubah wajah. Delapan pasar itu antara lain Pasar Wonokromo, Pasar Tambakrejo, Pasar Bratang, Pasar Ampel, Pasar Kapasan, Pasar Koblen, Pasar Manukan dan kini yang tengah dikerjakan proses revitalisasinya adalah Pasar Kupang Gunung. Revitalisasi Pasar Kupang Gunung membutuhkan dana Rp 11,5 miliar.

Berdasarkan data dari PD Pasar Surya, 23 ribu pedagang tradisional yang hingga kini tetap eksis berjualan di pasar tradisional dan jumlah stand yang ada di seluruh pasar tradisional ada sekitar 31.385 kios dan los. Itu belum termasuk 500 stand baru yang dimiliki Pasar Kupang Gunung yang kini tengah direvitalisasi.

Berkat revitalisasi yang intensif ini, total deviden mulai 2003 hingga 2010 menunjukan peningkatan sekitar Rp 8.979.426. Pajak yang diperoleh bahkan mencapai Rp 3.176.429.000 di tahun 2007. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pasar tradisional memang sangat berpengaruh.

Dari indikasi revitalisasi pasar tradisional di atas, diharapkan mampu menaikkan kualitas sarana dan pengelolaan pasar, baik dari segi kebersihan, kenyamanan, dan keteraturan. Apabila tren positif dari revitalisasi pasar tradisional terus dijaga, maka eksistensi pasar tradisiional mampu menanding bahkan mengalahkan keberadaan ritel modern

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang  dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP 6/2007 bab 1 pasal 1:19) . Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dialokasikan sebesar 60% dari total alokasi pembangunan Hutan Tanaman yang direncanakan seluas 9 juta Ha pada lahan yang tidak dibebani hak, sehingga luas areal HTR yang direncanakan adalah 5,4 juta ha. Tentu alokasi pembangunan HTR ini memerlukan alokasi dana yang cukup besar, tidak cukup hanya dengan mengandalkan sumber pembiayaan konvensional, tapi diperlukan skema pembiayaan yang inovatif dan memberikan manfaat ekonomi semaksimal mungkin.

Apakah pengimplementasian pembiayaan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan sistem syariah penting dan vital? Jawaban ini sangat pelik, mengingat sistem syariah dalam pembiayan pembangunan di Indonesia belum terlalu diminati oleh investor maupun emiten. Kedua pihak ini lebih nyaman dengan instrumen konvensional.

Fakta membuktikan bahwa pasar di dunia telah memberikan respon yang baik terhadap instrumen obligasi syariah dalam pembiayaan pembangunan (sebagai contoh pembangunan sirkuit sepang Malaysia), khususnya dalam obligasi syariah mudharabah. Kenapa obligasi syariah mudharabah? Karena obligasi syariah mudharabah ini memiliki konsep, pihak perusahaan (sebagai mudharib) mengeluarkan instrumen obligasi syariah mudharabah (surat hutang) kepada pihak investor (sebagai shahib al maal) dan mereka menyepakati keuntungan akan terdistribusi secara periodikal dengan basis profit-loss sharing (menanggung untung rugi bersama). Beban hutang obligasi syariah pihak perusahaan dibayar dari basis profit-loss sharing yang telah disepakati.

Jika dikembalikan pada kasus pembiayaan HTR ini, maka instrumen obligasi syariah mudharabah merupakan jawaban yang vital. Dalam pola obligasi syariah mudharabah muqayyadah berarti pihak P3H Dephut menjadi pemilik modal (shohib al-mal) dan kelompok masyarakat menjadi pelaksana modal (mudharib). Sedangkan pihak bank sebagai konsultan/arranger (bank hanya akan mendapatkan fee saja serta tidak menangguung resiko dan kewajiban melakukan penagihan), sehingga P3H Dephut berhubungan langsung dengan masyarakat

Pola pembiayaan dengan model mudharabah muqayyadah ini mempunyai keuntungan tertentu terutama pembiayaan model ini akan terasa lebih low cost sebab bank sebagai konsultan yang hanya mendapatkan fee, berbeda dengan bank konvensional, tanpa prinsip bagi hasil, beban pembiayaan, dan bunga yang tinggi berdampak dalam penyaluran dana kepada para petani yang akan mengelola hutan tanaman rakyat tersebut. Hal itu memberatkan bagi petani sebab akan menyebabkan pembiayaannya menjadi lebih mahal.

Melihat dari kacamata kasus di atas, secara global perlu difokuskan bahwa obligasi syariah mudharabah saat ini sudah mulai dilirik sebagai instrumen pembiayaan alternatif untuk pembiayaan pembangunan Hutan tanaman rakyat (HTR) di Indonesia. Kemampuan APBN untuk menjadi penggerak pembiayaan infrastruktur mulai terbatas, maka dicari alternatif pembiayaan lain dengan menerbitkan obligasi syariah mudharabah (sukuk). Surat utang syariah bisa menjadi salah satu instrumen alternatif bagi pemerintah guna mendapatkan dana.

Tantangan yang harus dilewati pemerintah dalam hal ini adalah harus segera menyempurnakan landasan hukum yang tegas untuk penerbitan obligasi syariah. Bappenas dalam perencanaan pembangunan, mulai merencanakan proyek-proyek pembangunan dengan sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan obligasi syariah maupun sumber pembiayaan non konvensional lainnya.

Gallery  —  Posted: January 7, 2011 in pembiayaan pembangunan
Tags: